Mampukah Kenaikan Upah Minimum Meningkatkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga?

Meskipun kebijakan upah minimum secara luas digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, dampaknya terhadap ketahanan pangan rumah tangga masih jarang diteliti. Penelitian ini mengkaji peran upah minimum tingkat kabupaten/kota terhadap ketahanan pangan rumah tangga di Indonesia, dengan fokus pada Pulau Jawa. Untuk mengatasi masalah eksogenitas lemah pada upah minimum, kami menerapkan model two-way fixed effects yang dimodifikasi, dengan menyertakan district fixed effects dan district-pair-year fixed effects untuk memperhitungkan perbedaan struktural serta kejutan ekonomi regional yang serupa. Dengan menggunakan data rumah tangga tahunan dari Susenas, kami menilai dua dimensi ketahanan pangan: akses terhadap makanan, yang diwakili oleh pengeluaran pangan per kapita; dan asupan gizi, yang diukur melalui konsumsi harian per kapita untuk kalori, karbohidrat, lemak, dan protein. Hasil estimasi menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum belum efektif dalam meningkatkan akses rumah tangga terhadap pangan dan asupan gizi. Peningkatan akses terhadap makanan lebih mencerminkan kenaikan harga kalori dan makronutrien, bukan peningkatan kualitas konsumsi. Perbaikan asupan lemak yang tampak cenderung diakibatkan oleh pengurangan konsumsi protein. Situasi rumah tangga miskin bahkan lebih buruk karena, meskipun ada yang melakukan penyesuaian alokasi asupan gizi, konsumsi protein melemah pada rumah tangga lainnya. Akan tetapi, kondisi ini sangat mungkin terjadi akibat pilihan. Rumah tangga miskin memiliki keleluasaan untuk mengurangi kebutuhan non-makanannya, tetapi mereka memilih tidak melakukannya. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan dan penyempurnaan kebijakan upah minimum saja tidak cukup untuk meningkatkan ketahanan pangan. Intervensi tambahan yang terintegrasi dengan kebijakan upah minimum, seperti pemberian kupon sembako, sangat disarankan.